Tingkatkan Sumber Daya Manusia Anggota Satlinmas Pemkab Pesibar Gelar Pelatihan

Pembukaan pelatihan Satuan Perlindungan masyarakat (satlinmas) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018.

Kejarfakata.com, Pesibar-- Giat Pembukaan pelatihan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) kabupaten pesisir barat tahun 2018.di gelar hari ini Sabtu, (12/5/18) di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Krui Pekon Kampung Jawa Kecamatan PesisirTengah Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan ini dihadiri Staf ahli bupati Staf ahli bidang Pemerintah, hukum dan politik Ruslan Samad, kepala OPD, Pers Kodim, KPU, Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dilingkungan pemerintah dan Peserta Satlinmas.

Dalam Sambutannya Staf Ahli Bupati Pesisir Barat  Ruslan Samad, menyampaiakan, kegiatan yang kita laksanakan mulai pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama anggota satlinmas di kabupaten pesisir barat agar terciptanya masyarakat yang aman tentram di bumi para saibatin dan ulama yang kita cintai ini.

Pada kesempatan ini saya berharap kepada anggota satlinmas agar dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan semangat sehingga apa yang telah disampaikan selama pelaksanaan pelatihan dapat menambah ilmu, keterampilan dan keahlian agar terciptanya sumber daya manusia baik untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas nantinya.tegasnya.

masih kata Ruslan Sebagaimana yang telah di amanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka membantu pemerintah dalam memelihara keamanan ketentraman ketertiban masyarakat, serta mendukung aparat demi terselenggaranya pilkada serentak damai di kabupaten pesisir barat.

"Saya berharap kepada anggota satlinmas kabupaten pesisir barat mampu dan memahami dan mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini sebagai tugas dan wewenangnya  sehingga terciptanya rasa aman dan tentram terutama di lingkungan, memantau gejolak - gejolak yang terjadi di tengah – tengah masyarakat  akibat isu yang tidak bertanggung jawab yang meresahkan serta mengkomunikasikan hal yang berpotensi menimbulkan keresehan di masyarakat kepada pemerintah daerah," tutupnya. (*)